Jalur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia
Permasalahan sengketa pertanahan di banyak tempat memicu berbagai konflik, baik itu
antara kelompok masyarakat, masyarakat dengan pengusaha, atau masyarakat dengan …
antara kelompok masyarakat, masyarakat dengan pengusaha, atau masyarakat dengan …
Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia
WS Nansi - Jurnal Pemberdayaan Hukum, 2022 - lppmfatimaparepare.org
Maraknya konflik di Indonesia khususnya dalam bidang penguasaan tanah di satu sisi dan
memburuknya sistem penegakan hukum serta lemahnya moralitas aparat penegak hukum …
memburuknya sistem penegakan hukum serta lemahnya moralitas aparat penegak hukum …
[PDF][PDF] Konflik agraria di maluku ditinjau dari perspektif hak asasi manusia
OC Nugroho, J Kav - Jurnal Ham, 2018 - core.ac.uk
Masyarakat Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan yang terkait dengan
ketidakadilan dalam mendapatkan hak atas penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber …
ketidakadilan dalam mendapatkan hak atas penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber …
[PDF][PDF] BPN Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia Pasca Perkaban No. 11 Tahun 2016
N Kurniati, EL Fakhriah - Sosiohumaniora, 2017 - download.garuda.kemdikbud.go.id
Badan Pertanahan Nasional (BPN) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertanahan, dapat bertindak secara administratif menyelesaikan …
pemerintahan di bidang pertanahan, dapat bertindak secara administratif menyelesaikan …
Reforma Agraria di Indonesia
R Sulistyaningsih - Perspektif, 2021 - jurnal-perspektif.org
Tujuan utama pembaharuan agraria di Indonesia yakni memberikan kesejahteraan kepada
seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diupayakan Pemerintah melalui penyusunan kebijakan …
seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diupayakan Pemerintah melalui penyusunan kebijakan …
Arah politik hukum pertanahan dan perlindungan kepemilikan tanah masyarakat
N Ismail - Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan …, 2012 - rechtsvinding.bphn.go.id
Penguasaan dan pemanfaatan tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria
(UUPA) merupakan arah dari politik hukum pertanahan Indonesia yang bertujuan untuk …
(UUPA) merupakan arah dari politik hukum pertanahan Indonesia yang bertujuan untuk …
[PDF][PDF] Pola penyelesaian sengketa tanah ulayat di Sumatera Barat (sengketa antara masyarakat dengan investor)
T Fatimah, H Andora - Jurnal Ilmu Hukum, 2010 - download.garuda.kemdikbud.go.id
Abstract Seperti wilayah lain di Indonesia, penggunaan tanah ulayat oleh perusahaan
swasta juga telah menciptakan perselisihan di Sumatera Barat. Menurut hukum pengadaan …
swasta juga telah menciptakan perselisihan di Sumatera Barat. Menurut hukum pengadaan …
Kekerasan dalam konflik agraria: kegagalan negara dalam menciptakan keadilan di bidang pertanahan
P Astuti - Forum, 2011 - ejournal.undip.ac.id
Konflik agraria terus terjadi ketika kita memasuki era reformasi, bahkan konflik agraria saat
ini semakin masif dengan fenomena yang sangat menonjol adalah petani terhadap tanah …
ini semakin masif dengan fenomena yang sangat menonjol adalah petani terhadap tanah …
Hukum Agraria Sengketa Pertanahan: Penyelesaian Melalui Arbitrase Dalam Teori dan Praktik
N Kurniati, D Sumayyah - 2016 - opac.ar-raniry.ac.id
Dalam buku ini, penulis mengemukakan konsep penyelesaian sengketa pertanahan di luar
pengadilan dan pelembagaannya sebagai suatu kebutuhan. Konsep tersebut merupakan …
pengadilan dan pelembagaannya sebagai suatu kebutuhan. Konsep tersebut merupakan …
Perkembangan Hak Negara Atas Tanah: Hak Menguasai Atau Hak Memiliki?
A Kusumadara - Jurnal Media Hukum, 2013 - journal.umy.ac.id
Artikel ini ditulis dengan tujuan membahas perkembangan konsep hak menguasai negara,
sebagai satu-satunya hak kebendaan yang diberikan Konstitusi kepada negara Indonesia …
sebagai satu-satunya hak kebendaan yang diberikan Konstitusi kepada negara Indonesia …