68 hak atas tanah yang sama dengan WNI lainnya yang tidak melaksanakan perkawinan
campuran. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan di dalam Pasal 3 PP 103/2015.
Namun terdapat pengecualian terhadap hak atas tanah yang dimiliki WNI tersebut harus
dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta. Sehingga sesuai ketentuan Pasal 21 UUPA
juncto Pasal 3 PP 103/2015, WNI yang melaksanakan perkawinan campuran tanpa
perjanjian pemisahan harta tidak dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan WNI …

Abstrak Warga Negara Indonesia berhak untuk memiliki hak atas tanah. Namun terhadap
Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran terdapat
pengecualian, yakni harus dibuatnya perjanjian pemisahan harta. Sehingga dalam
penelitian ini terdapat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: 1. Kapan perjanjian pemisahan
harta dibuat sebagai pembuktian kepemilikan hak atas tanah WNI yang bukan merupakan
harta bersama dalam perkawinan campuran?; 2. Bagaimana pengaturan mengenai …