Bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Sleman mengakibatkan naiknya kebutuhan akan ruang untuk tempat tinggal (rumah). Penyediaan rumah dapat dilakukan oleh pengembang perumahan (developer). Namun, ketersediaan tanah yang terbatas menyebabkan diperlukannya pengendalian pertanahan untuk meminimalisir konflik. Oleh karena itu, agar pengendalian dapat dilakukan perlu diketahui cara pengadaan tanah yang dilakukan oleh pengembang untuk pembangunan perumahan. Penelitian ini mengkaji tiga faktor yang berpengaruh terhadap pengadaan tanah yaitu faktor fisik, institusi, dan ekonomi. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dari kuesioner yang ditujukan untuk pengembang perumahan dan data sekunder berupa data spasial serta peraturan terkait. Data primer diolah menggunakan SPSS (Statitical Package for Social science) 16 sehingga diperoleh tabel distribusi frekuensi pada tiap butir faktor. Data sekunder digunakan untuk perolehan data primer dan diolah untuk disajikan dalam bentuk peta persebaran kawasan perumahan menggunakan ArcMap. Hasil pengolahan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dan disintesis secara naratif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengembang mengadakan tanah melalui kegiatan jual beli dari tanah individu dengan hak milik yang sebagian besar tanahnya berstatus sawah. Dalam proses pengadaan tanah untuk perumahan kendala utamanya adalah adanya persyaratan zonasi dan koefisien dasar pembangunan (KDB) dan proses memperoleh izin prinsip yang rumit. Dari ketiga faktor yang berpengaruh terhadap pengadaan tanah, aspek ekonomi menjadi pertimbangan utama dalam memilih lokasi dan melaksanakan pembangunan perumahan.