Pemerintah telah mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari pajak pusat ke pajak daerah untuk memberikan tambahan sumber pendapatan bagi pembangunan daerah, namun setelah transisi terjadi peningkatan piutang PBB-P2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan piutang PBB-P2, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya piutang PBB-P2 dan menganalisis upaya Pemerintah Kabupaten Katingan untuk mengurangi piutang PBB-P2. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dengan 11 informan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan piutang PBB-P2 di Kabupaten Katingan belum dilakukan dengan baik. Peningkatan piutang PBB-P2 di Kabupaten Katingan disebabkan oleh kurangnya pengkinian data subjek dan objek pajak, kurangnya kompetensi aparatur pengelola pajak, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Berbagai upaya telah dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Katingan yaitu membuat aplikasi pendataan PBB-P2, tidak mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang bagi masyarakat yang memiliki piutang, dan menagih wajib pajak yang tidak lagi berdomisili di Kabupaten Katingan.