Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis permasalahan hukum akibat dari adanya perubahan status hukum kedudukan harta benda debitur dalam perkawinan yang sebelumnya merupakan harta bersama menjadi harta pribadi masing-masing suami atau isteri. Hal tersebut disebabkan karena pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, maka pasangan suami isteri dapat membuat perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan dan masa berlakunya sejak perkawinan tersebut dilangsungkan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dengan dibuatnya perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan perjanjian tersebut telah disahkan, maka akan berakibat hukum adanya pemisahan harta dan berlaku bagi pihak ketiga. Namun demikian, perjanjian perkawinan yang dibuat tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga.