Permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) dan gender menjadi permasalahan yang sangat krusial ditengah demokrasi Indonesia yang masih terkategori sebagai demokrasi yang cacat (flawed democracy)(EIU, 2022), meskipun Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) secara global mengalami kenaikan pada tahun 2021 sehingga mencapai skor 6, 71. Namun masih terdapat beberapa permasalahan mendasar sehingga perlu mendapat perhatian kita semua. Dalam aspek penegakkan HAM misalnya, kekebasan sipil di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain di Asia Tenggara yaitu hanya memiliki skor 29 dari skor 60.(Freedom House, 2021).

Permasalahan gender juga menjadi perhatian khusus saat ini. Namun sebelumnya, konsep gender perlu diluruskan kembali, gender merupakan sebuah konstruksi sosial terhadap sifat, peran, fungsi, tugas, status dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dibentuk dan dibuat oleh masyarakat yang tumbuh dan disepakati dalam masyarakat dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman (Agustino, 2007). Artinya konsep gender sesungguhnya tidak hanya menjurus kepada kelompok perempuan saja, namun juga menyangkut peran sosial laki-laki. Hal yang selama ini terjadi ditengah masyarakat dunia adalah bahwa perempuan cenderung menjadi kelompok sasaran dan sangat rentan terhadap deskriminasi dan ketidakadilan gender karena berbagai faktor salah satunya adalah karena kodrat wanita yang dianggap secara fisik lebih lemah daripada laki-laki.