Studi ini bertujuan untuk menganalisis trajektori kebijakan otonomi daerah di Indonesia. Terdapat dua hal penting dalam mendiskusikan otonomi daerah di Indonesia. Pertama, dilema antara desentralisasi atau sentralisasi sebagai paradigma mendasar dalam kebijakan otonomi daerah. Kedua, otonomi daerah justru mendirikan rezim oligarki, primordialisme, maupun politik klientelisme. Penerapan otonomi daerah telah menjadi permasalahan baru bagi Indonesia yang mengadopsi sistem negara kesatuan. Otonomi daerah paska era Orde Baru bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan demokrasi lokal justru dibajak oleh kepentingan kaum elite. Dengan kata lain, otonomi daerah lebih berpihak kepada elite daripada masyarakat.