Artikel ini menganalisis pengelolaan zakat di Indonesia dengan fokus pada genealogi politik hukum dan hubungannya dengan kebijakan negara dalam menyentralisasi pengelolaan zakat. Di tengah perbedaan sistem pengelolaan zakat di negara-negara Muslim, Indonesia mencoba terlibat secara langsung dengan pengelolaan zakat, yang menimbulkan resistensi dari masyarakat sipil Islam. Mereka tidak menghendaki adanya campur tangan dari negara dalam pengelolaan zakat yang telah lama dipraktikkan sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Artikel ini menggunakan pendekatan historis dan menganalisis data primer dan sekunder dengan teori hukum prismatik Fred W. Riggs. Para penulis menemukan bahwa argumentasi negara menyentralisasi pengelolaan zakat di Indonesia ialah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan dana zakat secara tepat guna. Namun, kebijakan tersebut berdampak negatif terhadap pembatasan partisipasi masyarakat sipil Islam dalam mengelola zakat sesuai dengan tradisi genealogis mereka. Oleh karena itu, artikel ini berargumentasi bahwa sentralisasi pengelolaan zakat oleh negara kurang tepat karena tidak mempertimbangkan praktik zakat yang telah mendarah daging dalam sejarah dan budaya masyarakat sipil Islam di Indonesia.