The Criminal Law Policy On The General Election System In Indonesia
General elections are a crucial pillar of democracy in Indonesia, allowing citizen
participation in selecting leaders and shaping policies. Strong criminal law policies are …
participation in selecting leaders and shaping policies. Strong criminal law policies are …
[图书][B] Sistem Politik Indonesia
MF Harnawansyah - 2020 - books.google.com
Sistem Politik Indonesia ini berisi mengenai bagaimana pengertian, ruang lingkup system
politik di Indonesia. Bagaimana ciri-ciri dan teori sistem politik di Dunia. Sistem Politik …
politik di Indonesia. Bagaimana ciri-ciri dan teori sistem politik di Dunia. Sistem Politik …
Political Parties In The Indonesian Political System After The Rolling Of Reforms
M Budiana, W Achmad - Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum, 2022 - ejournal.seaninstitute.or.id
Since Indonesia's independence until the reformation of the Indonesian nation, the country's
political system has not been one that is purely derived from the socio-cultural values of the …
political system has not been one that is purely derived from the socio-cultural values of the …
[PDF][PDF] Manajemen konflik penyelesaian kasus reklamasi pulau g pantai utara jakarta
Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah dari berbagai
alternatif yang ada. Salah satu kebijakan pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota …
alternatif yang ada. Salah satu kebijakan pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota …
Kedudukan Politik Dalam Membangun Perkembangan Pendidikan Islam
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kedudukan politik sebagai pemegang
kekuasaan dalam suatu negara.(2) mengetahui kategori pendidikan Islam, baik dalam …
kekuasaan dalam suatu negara.(2) mengetahui kategori pendidikan Islam, baik dalam …
The Communal Democracy of Yogyakarta Special Region's Government on the Islamic Law Eclecticism Perspective
Abstract Law Number 13 of the Year 2012 on Yogyakarta Special Region's privileges
containing a legal affirmative democracy system leads to the weakening of democracy and …
containing a legal affirmative democracy system leads to the weakening of democracy and …
[PDF][PDF] Analisis Hubungan antara Hukum dan Kebijakan Publik: Studi Pembentukan UU No. 14 Tahun 2008
S Budiman - Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2017 - academia.edu
Seringkali, produk hukum yang sudah disahkan oleh pemerintah Indonesia diuji di
Mahkamah Konstitusi. Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya bagi pembuat hukum …
Mahkamah Konstitusi. Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya bagi pembuat hukum …
Partisipasi politik pemilih pemula di desa sukaraja kecamatan sukamerindu kabupaten lahat sumatera selatan
H Azzuhri, T Ningsih… - Jurnal Tapis: Jurnal …, 2022 - ejournal.radenintan.ac.id
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi politik pemilih pemula di Desa
Sukaraja Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Penelitian ini …
Sukaraja Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Penelitian ini …
Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengatasi Sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
F Rahmiz, HM Yasin - Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 2021 - 103.133.36.88
This study aims to determine the extent to which the Bone Regency General Election
Supervisory Agency's duties and authority in overseeing the implementation of the General …
Supervisory Agency's duties and authority in overseeing the implementation of the General …
[PDF][PDF] Pelembagaan Partai Politik: Studi Pada Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandung Tahun 2019
Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pelembagaan Partai Solidaritas Indonesia
(PSI) Kota Bandung. Penelitian ini didesain dengan menggunakan metode kualitatif …
(PSI) Kota Bandung. Penelitian ini didesain dengan menggunakan metode kualitatif …