Inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19 di Indonesia
DK Pratiwi - Amnesti: Jurnal Hukum, 2021 - jurnal.umpwr.ac.id
Kondisi darurat akibat Covid-19 dalam kerangka negara kesatuan tidak hanya menjadi
tanggung jawab pemerintah pusat, namun perlu peran dan tanggungjawab pemerintah …
tanggung jawab pemerintah pusat, namun perlu peran dan tanggungjawab pemerintah …
Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
BA Pamungkas - Jurnal USM Law Review, 2019 - journals.usm.ac.id
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan otonomi desa
pasca penerbitan undang-undang. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh …
pasca penerbitan undang-undang. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh …
[PDF][PDF] Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah
M Bunga - Jurnal Hukum & Pembangunan, 2020 - academia.edu
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pembentukan peraturan daerah dalam
penyelenggaraan otonomi daerah. Metode penelitian ini yang digunakan termasuk dalam …
penyelenggaraan otonomi daerah. Metode penelitian ini yang digunakan termasuk dalam …
Pengelolaan Hubungan Pusat dan Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19
B Ariyanto - Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas …, 2020 - ojs.unimal.ac.id
Selama ini tidak ada rumus baku dalam penanganan Pandemi Covid-19. Hampir semua
negara mencoba menyelesaikan persoalan Pandemi Covid-19 ini dengan cara dan strategi …
negara mencoba menyelesaikan persoalan Pandemi Covid-19 ini dengan cara dan strategi …
Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang
Penelitian ini bertujuan memberi gambaran tentang pemenuhan hak dan pelaksanaan
kewajiban warga negara terhadap negara. Karena tidak sedikit warga negara yang …
kewajiban warga negara terhadap negara. Karena tidak sedikit warga negara yang …
Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja
SG Ruhiyat, I Imamulhadi, Y Adharani - Bina Hukum Lingkungan, 2022 - bhl-jurnal.or.id
Abstract Pasca berlakunya Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang
didalamnya menghapus, mengubah, dan melakukan pengaturan baru terhadap Undang …
didalamnya menghapus, mengubah, dan melakukan pengaturan baru terhadap Undang …
Penyelenggaraan otonomi daerah bidang pendidikan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
DL Andrea - Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, 2020 - journal.stihbiak.ac.id
The existence of regional autonomy creates an authority relationship between the central
government and the regions. In this case, the relationship between the center and the …
government and the regions. In this case, the relationship between the center and the …
Eksistensi kewenangan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca diterbitkannya undang-undang cipta kerja
A Fatanen - Khazanah Hukum, 2021 - journal.uinsgd.ac.id
Abstract Pasca diterbitkannya UU Cipta Kerja yang di dalamnya juga mengatur terkait
menghapus, merubah, dan melakukan pengaturan baru terhadap ketentuan pasal dalam …
menghapus, merubah, dan melakukan pengaturan baru terhadap ketentuan pasal dalam …
[PDF][PDF] Komunikasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah: Kasus dinamika Pelaksanaan Local Lockdown dalam Mencegah Penyebaran COVID-19
Dalam pelaksanaan local lockdown harus terjalin hubungan komunikasi yang baik antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mencegah penyebaran covid-19 ditingkat …
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mencegah penyebaran covid-19 ditingkat …
Menakar Konstitusionalitas Penundaan dan/atau Pemotongan Anggaran Transfer ke Daerah dalam UU APBN
P Hastuti - Jurnal Konstitusi, 2022 - jurnalkonstitusi.mkri.id
Provisions regarding delays and/or withholding of transfers to regions by the Government in
the APBN Law create problems when they are considered to create legal uncertainty …
the APBN Law create problems when they are considered to create legal uncertainty …