Despite Complicated Portraits and Policy Orientation: Struggle to Articulate Right to Education Based on the Indonesia Constitutional Court Decisions.
M Subawa, B Hermanto - Revista de Direito Internacional, 2023 - search.ebscohost.com
Education as a major part of life is a basic right for the development of human identity and
dignity. This sector developed numerous problems in Indonesia due to the impact of the post …
dignity. This sector developed numerous problems in Indonesia due to the impact of the post …
Rekonstruksi Regulasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berbasiskan Nilai-Nilai Keadilan
SN Sembiring - 2023 - repository.unissula.ac.id
Di Indonesia, Partisipasi Masyarakat yang merupakan elemen krusial dalam tata kelola
pemerintahan yang demokratis dan sangat dibutuhkan untuk menghasilkan suatu peraturan …
pemerintahan yang demokratis dan sangat dibutuhkan untuk menghasilkan suatu peraturan …
[PDF][PDF] Observance of the Legal Choice for the Settlement of Indonesia's Past Gross Violations of Human Rights
IM Subawa, B Hermanto, IAM Ratu, M Hattori - Yuridika, 2024 - researchgate.net
Global developments attempt to rectify serious human rights breaches within the context of
legal regulations, as well as to build human rights systems and institutions on a national and …
legal regulations, as well as to build human rights systems and institutions on a national and …
[PDF][PDF] PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2012
DPKMH ADAT, DP DAERAH - repository.ub.ac.id
Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah”, yang membahas 3 (tiga) masalah
yakni:(1) prinsip-prinsip politik pluralisme hukum apakah sebagai arahan pengakuan …
yakni:(1) prinsip-prinsip politik pluralisme hukum apakah sebagai arahan pengakuan …
[PDF][PDF] Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan
BAB VI - jdih-dprd.bantenprov.go.id
Pembangunan di bidang ketenagakerjaan merupakan bagian dari pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk …
Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk …
[PDF][PDF] POLITIK HUKUM PENGAKUAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA
KMH ADAT - digilib.uns.ac.id
Tentang Hak Cipta 1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana …
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana …
MENGEVALUASI DAN MENGINVENTARISASI PELAKSANAAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL (EVALUATING AND INVENTORING THE PROGRAM OF …
J Riskiono - Kajian, 2020 - dprexternal3.dpr.go.id
Determination of the preparation on National Legislation Program or the medium-term five-
year period 2015-2019 reap attention and public criticism of the result of performance …
year period 2015-2019 reap attention and public criticism of the result of performance …
The Citizen's Rights to Water in the Era of Autonomy Government
S Arifin - 2nd International Conference on Indonesian Legal …, 2019 - atlantis-press.com
The right to water is a fundamental right for every citizen guaranteed by the constitution. This
is because water has a very important function in supporting the survival of everyone. In the …
is because water has a very important function in supporting the survival of everyone. In the …
[PDF][PDF] TATA CARA PEMILIHAN PERBEKEL
KPK BADUNG - repositori.unud.ac.id
1. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi
pemerintahan, yang memuat kode dan nama wilayah administrasi pemerintahan Provinsi …
pemerintahan, yang memuat kode dan nama wilayah administrasi pemerintahan Provinsi …
[引用][C] Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Kajian Pengaturan Subak Dalam Perspektif Hukum Negara
NKS Adnyani - Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 2021