Riau Province as one of the provinces in Indonesia with quite complex environmental
problems, especially the problem of forest destruction and peat ecosystems, the impact of …

This article aims to analyze the phenomenon of juveniles in conflict with law in cases of
prostitution from the perspective of criminal law policy in Indonesia by considering statutory …

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengembalian kerugian negara
yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi melalui pembayaran uang pengganti. Tipe …

Not always is the resolution of criminal acts through formal legal processes beneficial for
those seeking justice; in many cases, the community prefers the resolution of criminal acts …

Abstract Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa
kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak …

UU terbaru dalam Tipikor, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2001, masih menggunakan ketentuan
mengenai PUP. Pasal 18 ayat (1) huruf b dari UU ini menyatakan bahwa pelaku Tipikor …

In terms of sanctions, the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption adheres to a
double track system, in the sense that in addition to criminal sanctions, it also contains civil …

Tujuan penelitian menganalisis pembayaran uang pengganti dalam putusan hakim sebagai
pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi. Metode penelitian ini menggunakan …

Abstract The Prosecutor's Office has obstacles and obstacles in carrying out additional
criminal executions in the payment of money in lieu of corruption cases which resulted in …

Penelitian bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pidana
tambahan pada tindak pidana korupsi, dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor …