Analisis Yuridis Permohonan Pailit PT. Bina Karya Sarana Oleh Kreditur (Studi Putusan No. 6/Pdt. Sus-Pailit/2018/PN. Niaga. Medan)
IR Hutabarat, M Marsella… - … Jurnal Ilmiah Magister …, 2022 - jurnalmahasiswa.uma.ac.id
An application for bankruptcy is usually made on the grounds that neither he nor the
business activities he carries out are able to carry out all of his obligations. In this case, the …
business activities he carries out are able to carry out all of his obligations. In this case, the …
Kedudukan Kreditor Separatis Terhadap Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
YA Kenting, HD Parulian - Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, 2022 - ejournal.uksw.edu
Secara spesifik tulisan ini bertujuan untuk menganalisis hak suara kreditor separatis
berkenaan dengan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dalam proses …
berkenaan dengan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dalam proses …
Kajian Yuridis Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan
KCC Priscilla - Lex Privatum, 2020 - ejournal.unsrat.ac.id
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja tugas dan wewenang
pengadilan niaga menurut Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan bagaimana proses …
pengadilan niaga menurut Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan bagaimana proses …
The Role of Curator in Increasing the Asset Recovery Value Through the Bankruptcy Process
S Aprita - Legal Brief, 2022 - legal.isha.or.id
Bankruptcy cases in the Commercial Court since 2004 have not shown a significant
increase, this is caused by the low asset recovery value which is the responsible of the …
increase, this is caused by the low asset recovery value which is the responsible of the …
[PDF][PDF] Meluruskan Logika Pemerintah Soal Kegentingan Moratorium UU Kepailitan dan PKPU
S Aprita - ADALAH, 2022 - researchgate.net
The discussion that emerged from the moratorium on the Bankruptcy Law and the PKPU, all
forms of changes to regulations are the absolute right of the Government which of course …
forms of changes to regulations are the absolute right of the Government which of course …
MENGEMBALIKAN SUPREMASI PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945 TERKAIT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MEMBERIKAN UPAYA HUKUM …
T Anggoro - Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan …, 2024 - rechtsvinding.bphn.go.id
Abstract Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 membuka
upaya hukum berupa kasasi bagi putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang …
upaya hukum berupa kasasi bagi putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang …
Analisis Perjanjian Perdamaian Dalam Pkpu Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (Studi Putusan Nomor 238/Pdt. Sus/Pkpu/2020/Pn. Niaga. Jkt. Pst)
MNN Besari, M Wardhana - NOVUM: JURNAL HUKUM, 2024 - ejournal.unesa.ac.id
Pada hakekatnya Koperasi merupakan salah satu lembaga ekonomi yang berbadan hukum
beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi. Pada prakteknya banyak …
beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi. Pada prakteknya banyak …
Reformulasi Pengaturan Pembuktian Sederhana Dalam Uu No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
MA Thiasari - 2023 - dspace.uii.ac.id
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pembuktian sederhana terkait
persyaratan permohonan pernyataan pailit dalam putusan pengadilan niaga dan …
persyaratan permohonan pernyataan pailit dalam putusan pengadilan niaga dan …
[HTML][HTML] Analisis putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tentang perkara kepailitan perspektif hukum Islam dan UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan …
A Masitho - 2022 - etheses.uin-malang.ac.id
Pandemi Covid-19 menyebabkan banyak perusahaan berbadan hukum berupa perseroan
terbatas (PT) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, hal ini dikarenakan ketidakmampuan …
terbatas (PT) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, hal ini dikarenakan ketidakmampuan …