Does the Reform of the Parliamentary and Presidential Threshold Strengthen the Presidential System in Indonesia?
M Rannie, R Saraswati, F Wisnaeni - Sriwijaya Law Review, 2024 - journal.fh.unsri.ac.id
The attempt to purify Indonesia's multiparty presidential system was only reflected after the
Third Amendment to the 1945 Constitution. However, it took work to implement it. In practice …
Third Amendment to the 1945 Constitution. However, it took work to implement it. In practice …
REKONSTRUKSI REGULASI PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF DI INDONESIA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN
N Kholis - 2024 - repository.unissula.ac.id
Disertasi ini mengkaji tentang Rekonstruksi Regulasi Parliamentary Threshold Dalam
Pemilihan Legislatif Di Indonesia Yang Berbasis NilaiKeadilan. Penelitian ini bertujuan …
Pemilihan Legislatif Di Indonesia Yang Berbasis NilaiKeadilan. Penelitian ini bertujuan …
Perbedaan Makna Alasan PHK: Implikasi Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Dan Kewajiban Perusahaan
SA Dewangga, RF Megantara… - Jurnal Ilmu Hukum …, 2024 - ejournal.stih-awanglong.ac.id
Termination of Employment (PHK) or layoff is a significant action in the world of employment.
Differences in the meaning of reasons for layoffs between workers and companies can be a …
Differences in the meaning of reasons for layoffs between workers and companies can be a …
Perbedaan Makna Alasan PHK: Implikasi Hukum Terahadap Hak-Hak Pekerja dan Kewajiban Perusahaan
RF Megantara - 2024 - repository.uksw.edu
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau PHK merupakan tindakan yang signifikan dalam
dunia ketenagakerjaan. Perbedaan pemaknaan alasan PHK antara pekerja dan …
dunia ketenagakerjaan. Perbedaan pemaknaan alasan PHK antara pekerja dan …