Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945

IGN Santika - 2021 - osf.io
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang dirancang untuk membentuk
warga negara yang cerdas (smart citizen), baik secara intelektual, emosional, dan spiritual …

Implikasi Resentralisasi Kewenangan Pertambangan Timah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah di Bangka Belitung

A Yanto, F Salbilla, RC Sitakar - Jurnal Interpretasi …, 2023 - ejournal.warmadewa.ac.id
Kebijakan hukum pertambangan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk
politik hukum domestik, fluktuasi harga pasar global, ketersediaan sumber daya, dan …

Revitalisasi kewenangan pengelolaan pertambangan oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalisasi pelaksanaan otonomi daerah di Bangka Belitung

A Yanto, N Azzahra, A Gladisya, MM Zakirin… - Innovative: Journal of …, 2023 - j-innovative.org
Penelitian ini menggunakan metode normatif, atau dalam terminologi lain, yuridis-normatif.
Ini adalah metode dengan pendekatan hukum untuk mengetahui norma-norma das sollen …

[PDF][PDF] Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah

M Bunga - Jurnal Hukum & Pembangunan, 2020 - academia.edu
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pembentukan peraturan daerah dalam
penyelenggaraan otonomi daerah. Metode penelitian ini yang digunakan termasuk dalam …

Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia

M Lobubun, YA Raharusun… - Jurnal Pembangunan …, 2022 - ejournal2.undip.ac.id
Perubahan berbagai perundang-undangan pemerintahan daerah tidak diikuti oleh
perubahan berbagai perundang-undangan sektoral yang menyebabkan terjadi inkonsisten …

[PDF][PDF] Aspek Hukum Hak Menguasai Negara DI Bidang Pertambangan Pasca Pembaruan Undang-Undang Mineral dan Batubara di Indonesia

A Yanto, F Hikmah - Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2023 - pdfs.semanticscholar.org
ABSTRAK Hak Menguasai Negara merupakan paradigma fundamental yang diatribusikan
secara konstitutif dalam Pasal 33 Ayat (3) UU 1945. Dialektika formulasi kebijakan …

Kelembagaan Kebijakan Pariwisata di level desa

YA Hilman - JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu …, 2017 - governmentjournal.org
Pergeseran model sistem pemerintahan dari corak sentralistik ke–desentralisasi, membawa
konsekuensi pada distribusi kekuasaan hingga ke daerah-daerah, pada kajian ini, desa …

[PDF][PDF] Penafsiran terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan melalui Pembentukan Peraturan Daerah

DA Wicaksono, F Rahman - Jurnal Negara Hukum, 2020 - academia.edu
Lampiran UU Pemda 2014 telah membagi secara detail urusan pemerintahan konkuren
antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Untuk melaksanakan urusan …

Otonomi Daerah Khusus Aceh: Jembatan menuju Rekonsiliasi atau Sumber Ketegangan Baru

DA Rahman, M bin Abubakar, M Rizwan… - Jurnal Pemerintahan …, 2024 - ejournal.uigm.ac.id
Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi apakah otonomi daerah khusus Aceh lebih
banyak berperan sebagai jembatan menuju rekonsiliasi atau justru sebagai sumber …

[PDF][PDF] Industri keuangan bank syariah nasional dalam masyarakat ekonomi asean

D Iskamto - Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI), 2016 - researchgate.net
This paper aims to examine the position of the National Islamic banking in the ASEAN
Economic Community. ASEAN Economic Community (AEC) which started in 2015 is a …