[PDF][PDF] Jurnal Akuntansi dan Pajak, 19 (01), 2018, 21-30 Penilaian Intensifikasi PBB P2 dalam Meningkatkan Penerimaan Daerah
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penilaian intensifikasi pajak bumi dan banungan
perdesaan dan perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan …
perdesaan dan perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan …
Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang
R Fernandes - 2021 - repo.uinmybatusangkar.ac.id
RAFI FERNANDES. NIM 1730402066. Judul Skripsi:“Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli …
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli …
Analisis Efektivitas Pemberian Insentif Pajak Dalam Rangka Penerimaan PBB-P2 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di UPT Pajak Daerah Caringin, Kabupaten Bogor …
AS Isfahani, M Hidayati - Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2023 - ojs.stiami.ac.id
Dalam rangka membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya dan
untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan negara, pajak adalah salah satu …
untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan negara, pajak adalah salah satu …
[PDF][PDF] Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Baubau
N Mahyudin, LA Sa'ban - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2021 - scholar.archive.org
Bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemungutan
pajak restoran. Faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal. Penelitian ini …
pajak restoran. Faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal. Penelitian ini …
[PDF][PDF] Implication of Regional Tax Regulation on the Investment Climate and Its Reference to Omnibus Bill on Taxation
DK Doloksaribu - Yuridika, 2020 - pdfs.semanticscholar.org
The granting of autonomy to the regions is intended to provide democratic space and public
participation. Legal certainty in the administration of regional government specifically related …
participation. Legal certainty in the administration of regional government specifically related …
IMPLICATION OF REGIONAL TAX REGULATION FOR THE INVESTMENT CLIMATE AND ITS RELATION WITH OMNIBUS BILL ON TAXATION
DK Doloksaribu - " Dharmasisya” Jurnal Program Magister …, 2022 - scholarhub.ui.ac.id
The granting of autonomy to the regions is intended to provide democratic space and public
participation. Legal certainty in the administration of regional government specifically related …
participation. Legal certainty in the administration of regional government specifically related …
Motor Vehicle Tax Management in North Maluku Province
MZ Albugis, AH Sirait - Jurnal Economic Resource, 2022 - jurnal.feb-umi.id
The purpose of this study was to determine the obstacles faced in the implementation of
Motor Vehicle Tax Management in North Maluku Province, especially at UPTD SAMSAT …
Motor Vehicle Tax Management in North Maluku Province, especially at UPTD SAMSAT …
PENGARUH IMPLEMENTASI E-GOVERNANCE (NPWPD ONLINE) DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK REKLAME DI …
L MUSTOFA - 2022 - digilib.unila.ac.id
Self assesment sebagai salah satu upaya penerapan E-Government atau NPWPD (Nomor
Pokok Wajib Pajak Daerah) online salah satu reformasi yang dilakuan oleh Badan …
Pokok Wajib Pajak Daerah) online salah satu reformasi yang dilakuan oleh Badan …
ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PBB-P2 DAN BPHTB TERHADAP TINGKAT PERTBUMBUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Talysa …
TU Banat, P Noermaning - Musytari: Jurnal Manajemen …, 2024 - ejournal.warunayama.org
Abstrack PBB-P2 and BPHTB taxes are a type of Regional Tax which can be used to finance
all Regional expenditures, as a tool for regulating and implementing Government Policy in …
all Regional expenditures, as a tool for regulating and implementing Government Policy in …
Perubahan Objek Retribusi Perizinan Tertentu Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
A Kurniawan - UNJA Journal of Legal Studies, 2023 - online-journal.unja.ac.id
The regulation of certain licensing levies has undergone changes, in the PDRD Law these
include Building Permit Levy, Alcoholic Drinks Sales Place Permit Levy, Nuisance Permit …
include Building Permit Levy, Alcoholic Drinks Sales Place Permit Levy, Nuisance Permit …