Pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi melalui pembayaran uang pengganti dan denda
G Rambey - De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 2016 - jurnal.umsu.ac.id
Corruption is one of the biggest problems faced by several countries, including Indonesia,
that transform and eradicate corruption efforts are being made by various methods as well …
that transform and eradicate corruption efforts are being made by various methods as well …
[图书][B] Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi
Pendidikan Kewarganegaraan membahas berbagai aspek dalam kehidupan, yaitu
pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial kultural, bahasa, usia, dan suku …
pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial kultural, bahasa, usia, dan suku …
Iddah BagI SuamI Karena CeraI matI dalam KajIan FIlSaFat hukum ISlam
MNK Al Amin - Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, 2016 - ejournal.uin-suka.ac.id
Islamic law provides thorough coverage of rules applicable in the various fields of the
Muslim community, is no exception in the case of marriage that included also the process of …
Muslim community, is no exception in the case of marriage that included also the process of …
Kajian Yuridis Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai Syarat Batal dalam Perjanjian Kredit Perbankan
RM Ambar, B Santoso… - Perspektif …, 2017 - perspektif-hukum.hangtuah.ac.id
Bank dalam perjanjian kredit menggunakan lebih banyak standar perjanjian kredit,
penggunaan kontrak standar dalam perjanjian kredit perbankan didasarkan pada 2 (dua) …
penggunaan kontrak standar dalam perjanjian kredit perbankan didasarkan pada 2 (dua) …
Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Rupiah Palsu (Studi terhadap Putusan Nomor: 254/Pid …
MI Adli - 2024 - repository.ar-raniry.ac.id
Kejahatan terhadap mata uang dengan cara memalsukan dan mengedarkannya
merupakan sebuah kejahatan yang diatur dalam Pasal 244 dan 245 KUHP, jika dilihat dari …
merupakan sebuah kejahatan yang diatur dalam Pasal 244 dan 245 KUHP, jika dilihat dari …
Kepatuhan Masyarakat Kota Yogyakarta Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Terhadap Fenomena …
E Mahadika - 2018 - dspace.uii.ac.id
Penelitian ini berjudul “Kepatuhan Masyarakat Kota Yogyakarta Terhadap Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Terhadap Fenomena …
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Terhadap Fenomena …
[PDF][PDF] Duties of Government and the Supreme of Law in Emergency: Coronavirus Disaster Outbreak in Indonesia
RF Kurniawan, ME Kristhy, FW Lubis - International Journal of Health … - researchgate.net
Indonesia is a legal state. Following the modification, this is stated explicitly in Article 1
paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. As a legal state, the law …
paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. As a legal state, the law …
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja Memberi Kesempatan pada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi (Studi …
J Salsabila - 2024 - repositori.uma.ac.id
Masyarakat melihat perjudian sebagai jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu yang
bernilai besar tanpa mempertimbangkan akibat negatifnya bagi masa depan mereka …
bernilai besar tanpa mempertimbangkan akibat negatifnya bagi masa depan mereka …
Setting The Analysis Of Natural Resource Use In Continental Areas Of Indonesia By Applicability Convention Law Of Pbb 1982
A Munsharif - International Journal Of Law Reconstruction, 2018 - jurnal.unissula.ac.id
Akses Keadilan Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu
K Kamarusdiana - Mizan: Journal of Islamic Law, 2019 - jurnalfai-uikabogor.org
Access to justice for island communities in Indonesia is different from access to justice for
people living in the land. The island communities in Kepulauan Seribu Regency have their …
people living in the land. The island communities in Kepulauan Seribu Regency have their …