Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
Indonesia merupakan negara penganut unitary state atau negara kesatuan. Salah satu ciri
negara kesatuan adalah pemusatan segala bentuk kebijakan pada pemerintah pusat …
negara kesatuan adalah pemusatan segala bentuk kebijakan pada pemerintah pusat …
Analisis Implementasi Teori Hukum Inklusif dalam Pembentukan Undang-Undang yang Pancasilais di Indonesia
M Siregar, M Mustafid - Indonesian Journal of Humanities …, 2024 - ejournal.uit-lirboyo.ac.id
Pembentukan undang-undang di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik untuk
memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara legal tetapi juga …
memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara legal tetapi juga …
TELAAH KRITIS RELEVANSI CITIZEN LAW SUIT (GUGATAN WARGA NEGARA) SEBAGAI BENTUK KEDAULATAN RAKYAT DI INDONESIA
Sebagai penganut demokrasi, Indonesia menempatkan kekuasaan tertinggi berada di
tangan rakyat. Rakyat mempunyai peran penting dalam kehidupan berbangsa dan …
tangan rakyat. Rakyat mempunyai peran penting dalam kehidupan berbangsa dan …
78 Tahun Negara Hukum: Refleksi Atas Upaya Membangun Budaya Hukum Dan Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia
U Basuki, AS Mahya - Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan …, 2024 - jurnal.saburai.id
In its initial period of enactment, the 1945 Constitution emphasized that Indonesia was a
legal state. This is stated in several provisions therein, namely Article 27 paragraph (1) and …
legal state. This is stated in several provisions therein, namely Article 27 paragraph (1) and …
25 Tahun Reformasi: Mengawal Upaya Mewujudkan Supremasi Hukum dan Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia
U Basuki, R Subiyakto - Staatsrecht: Jurnal Hukum …, 2023 - ejournal.uin-suka.ac.id
Reformasi 1998 yang diusung oleh mahasiswa dan masyarakat berhasil menyudahi do
minasi kekuasaan Orde Baru dengan berhentinya Presiden Soeharto. Gerakan yang …
minasi kekuasaan Orde Baru dengan berhentinya Presiden Soeharto. Gerakan yang …
The Law Development in Indonesia under Soekarno's Presidency (1950-1966) and New Order Regime (1966-1990) and its Relevance to National Law Development
AT Sayuti, C Simabura - Ius Positum: Journal Of Law Theory …, 2024 - journal.jfpublisher.com
This research discusses the thoughts of Professor Soetandyo Wignjosoebroto as outlined in
the book “Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional” which discusses the development of …
the book “Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional” which discusses the development of …
Kepastian Hukum Pembagian Legitieme Portie Dalam Warisan Dengan Adanya Hutang Pewaris
Penelitian ini membahas Dalam konteks pembagian hukum waris ketika ahli waris
meninggalkan utang, penelitian ini mengkaji tentang kepastian hukum. Proses pembagian …
meninggalkan utang, penelitian ini mengkaji tentang kepastian hukum. Proses pembagian …
[PDF][PDF] The Role of The Construction Dispute Board in The Settlement of Construction Disputes
JY Waisapi - Eduvest-Journal of Universal Studies, 2023 - eduvest.greenvest.co.id
This study aims to analyze the role of the dispute board in the construction dispute resolution
system in Indonesia. This study uses descriptive research methods. This method is used to …
system in Indonesia. This study uses descriptive research methods. This method is used to …
[引用][C] Perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia dan Implikasinya dalam Dimensi Negara Hukum
CY Pranata, F Riskianto, MR Darmawan, R Zafikri… - Deposisi: Jurnal Publikasi …, 2024