[PDF][PDF] Tindakan Hukum terhadap Orang Asing Mantan Narapidana yang Memiliki Kartu Pengungsi UNHCR dalam Perspektif Keimigrasian
MA Syahrin, S Saputra - Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2019 - researchgate.net
Migrasi pencari suaka dan pengungsi ke wilayah Indonesia tidak lagi melalui pola
tradisional, tetapi transaksional. Mereka masuk menggunakan dokumen resmi dan melalui …
tradisional, tetapi transaksional. Mereka masuk menggunakan dokumen resmi dan melalui …
[PDF][PDF] Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang …
MA Syahrin, YS Utomo - Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 2019 - academia.edu
Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan norma hukum sebagai dasar fundamental
bernegara. Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang …
bernegara. Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang …
Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif-Empiris
MA Syahrin - Majalah Hukum Nasional, 2019 - mhn.bphn.go.id
Perkembangan globalisasi membawa ragam dampak terhadap Indonesia. Tidak hanya
dampak positif, tetapi juga dampak negatif khususnya di bidang keimigrasian. Pelanggaran …
dampak positif, tetapi juga dampak negatif khususnya di bidang keimigrasian. Pelanggaran …
Kepastian Hukum Dan Kekuatan Bangsa.”
MA Syahrin - Petak Norma, 2019 - researchgate.net
Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa Indonesia adalah laboratorium ilmu di dunia. Dan
tidak ada satupun juga pihak yang menyangkal bahwa Indonesia memiliki beragam sumber …
tidak ada satupun juga pihak yang menyangkal bahwa Indonesia memiliki beragam sumber …
Audit Hukum Regulasi Aplikasi Pendaftaran Antrian Permohonan Paspor Secara Online (Apapo) Dalam Pelayanan Paspor Ri Berbasis E-Government: Studi …
MA Syahrin - Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, 2019 - lexlibrum.id
Tuntutan masyarakat atas pelayanan publik di bidang keimigrasian semakin tinggi. Kondisi
ini memaksa Direktorat Jenderal Imigrasi harus dapat beradaptasi dengan berbagai …
ini memaksa Direktorat Jenderal Imigrasi harus dapat beradaptasi dengan berbagai …
[PDF][PDF] Tafsir Yuridis Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352. GR. 02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri sebagai …
MA Syahrin, BP Ginting - Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 2019 - academia.edu
Pengungsian merupakan suatu bentuk perpindahan penduduk yang mempunyai ciri
berbeda daripada bentuk perpindahan penduduk lainnya. Perpindahan penduduk, baik …
berbeda daripada bentuk perpindahan penduduk lainnya. Perpindahan penduduk, baik …
[PDF][PDF] Diskursus Skema Pengawasan Pengungsi Setelah Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri …
MA Syahrin, B Widodo - Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 2019 - researchgate.net
Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan norma hukum sebagai dasar fundamental
bernegara. Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang …
bernegara. Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang …
Upaya Hukum Keimigrasian Dan Peranan Keimigrasian Dalam Mengantisipasi Kejahatan Transnasional Di Negara Indonesia
AN Asshilah, AA Khadafi, MA Fadly… - Jurnal Hukum to-Ra …, 2022 - ejournal.fhuki.id
Immigration is a matter of traffic of people entering or leaving the territory of Indonesia and its
supervision in order to maintain the upholding of state sovereignty (Article 1 number 1 of …
supervision in order to maintain the upholding of state sovereignty (Article 1 number 1 of …
[PDF][PDF] Peran Keimigrasian Serta Upaya Hukum Keimigrasian Dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional Di Indonesia
W Ambia, DM Doranti, P Wani - Jurnal Hukum dan Keadilan" …, 2021 - scholar.archive.org
Keimigrasian merupakan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah
Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara yang …
Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara yang …
[PDF][PDF] Difusi Norma Hukum dan Sosial dalam Intervensi Politik
MA Syahrin - Opinio Juris, 2019 - academia.edu
Law is a command of the Lawgiver (hukum adalah perintah dari penguasa). Maksudnya,
hukum merupakan perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang …
hukum merupakan perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang …