Kaadilan, Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang …
J Mulyata - 2015 - digilib.uns.ac.id
KEADILAN, KEPASTIAN, DAN AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR : 100/PUU-X/2012 TENTANG JUDICIAL R Page 1 KEADILAN, KEPASTIAN …
INDONESIA NOMOR : 100/PUU-X/2012 TENTANG JUDICIAL R Page 1 KEADILAN, KEPASTIAN …
Exclusive policy in guaranteeing freedom of religion and belief: A study on the existence of sharia-based local regulations in Indonesia and its problems
R Rohidin, M Syafi'ie, D Heryansyah… - Cogent Social …, 2023 - Taylor & Francis
This study focuses on sharia-based local regulations in Indonesia, particularly in Padang
City, West Sumatra, where such regulations exist strongly, despite the absence of special …
City, West Sumatra, where such regulations exist strongly, despite the absence of special …
Anomali Perlindungan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Mahkamah Agung
D Heryansyah, S Hadi - Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2024 - journal.uii.ac.id
Studi ini menelisik pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor
17P/HUM/2021. Melalui mekanisme judicial review, putusan tersebut membatalkan …
17P/HUM/2021. Melalui mekanisme judicial review, putusan tersebut membatalkan …
Kewenangan Uji Material (Judicial Review) Terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Oleh Mahkamah Konstitusi
LG Pratiwi - Sasi, 2020 - fhukum.unpatti.ac.id
The re-enters of People's Consultative Assembly's Provision (MPR'S Provision) in the
regulations of law hierarchy in Indonesia legal system, certainly has its own impact. One of …
regulations of law hierarchy in Indonesia legal system, certainly has its own impact. One of …
Development of Rules Concerning Indonesian Marriage Agreements
H Widanarti, K Benuf - Politik Indonesia: Indonesian Political …, 2022 - journal.unnes.ac.id
This study aims to examine the legal consequences caused by the marriage bond between
a man and a woman, namely for the sake of law there is a mixture of assets between the two …
a man and a woman, namely for the sake of law there is a mixture of assets between the two …
Pengujian Satu Atap Sebagai Optimalisasi Penataan Regulasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
AG Mahardika - MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum, 2023 - jurnal.upgriplk.ac.id
Disharmonisasi tata regulasi Indonesia telah menjadi persoalan yang cukup pelik. Banyak
faktor yang menyebabkannya. Salah satu faktor yang menjadi penyebab disharmonisasi …
faktor yang menyebabkannya. Salah satu faktor yang menjadi penyebab disharmonisasi …
Disharmoni Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Bagi Calon Anggota DPD RI
F Azmi - Ijtihad, 2022 - journals.fasya.uinib.org
Legal inconsistency arises from the disparities between the Constitutional Court and the
Supreme Court's interpretations over what qualifies a candidate for admission in the DPD RI …
Supreme Court's interpretations over what qualifies a candidate for admission in the DPD RI …
[PDF][PDF] Pengajuan Pengujian AD/ART Partai Politik Di Mahkamah Agung
R Dzulqornain, RH Nurrizky - Staatsrecht: Jurnal Hukum …, 2021 - researchgate.net
Mahkamah Agung tidak dapat menguji AD/ART partai politik dikarenakan AD/ART partai
politik bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan doktrin …
politik bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan doktrin …
Hapusnya Wewenang Executive Review Pemerintah terhadap Peraturan Daerah: Studi Pasca-adanya Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU …
L Liany - ADIL: Jurnal Hukum, 2019 - academicjournal.yarsi.ac.id
Abstrak Mahkamah Konstitusi, pada 4 April 2017, melalui Putusan Nomor 137/PUUXIII/2015
telah membatalkan berlakunya aturan terkait kewenangan Gubernur dalam membatalkan …
telah membatalkan berlakunya aturan terkait kewenangan Gubernur dalam membatalkan …
Politik Hukum Dalam Penentuan Batas Usia Capres Dan Cawapres Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah
SH Prayoga - El-Dusturie, 2024 - jurnal.iainponorogo.ac.id
The determination of the age limit for presidential and vice-presidential candidates in
Indonesia has sparked political and legal dynamics, particularly regarding the involvement …
Indonesia has sparked political and legal dynamics, particularly regarding the involvement …