Pengalihan Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara Perspektif Desentralisasi
J Syamsudin - Jurnal Tana Mana, 2023 - ojs.staialfurqan.ac.id
Abstract Adanya revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) merupakan babak baru …
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) merupakan babak baru …
The Efficacy of Election Supervision by Gorontalo Regency's ESA (BAWASLU) in the 2020 Regional Head Elections
The study evaluates the performance of the Gorontalo Regency Election Supervisory
Agency (BAWASLU) in overseeing campaign activities during the 2020 simultaneous …
Agency (BAWASLU) in overseeing campaign activities during the 2020 simultaneous …
Tinjauan Yuridis Pendayagunaan dan Alokasi Penerimaan dari Pengusahaan Sumber Daya Alam untuk Pembangunan Daerah
H Ambarasti, S Suhartono - SOSIALITA, 2023 - jurnal.untag-sby.ac.id
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana hubungan
kekuasaan (kewenangan), keuangan, dan pendayagunaan sumber daya alam antara …
kekuasaan (kewenangan), keuangan, dan pendayagunaan sumber daya alam antara …
Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral Dan Batubara
NE Utami - Lex Renaissance, 2023 - journal.uii.ac.id
Abstrak Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan
Batubara, terjadinya tarik menarik kewenangan pemerintah puat dan daerah yang …
Batubara, terjadinya tarik menarik kewenangan pemerintah puat dan daerah yang …
[PDF][PDF] Jurnal Media Hukum
D Tan - pdfs.semanticscholar.org
JURNAL MEDIA HUKUM Page 1 JURNAL MEDIA HUKUM Vol. 29, No. 1, June 2022 P-ISSN:
0854-8919, E-ISSN: 2503-1023 Nationally Accredited Journal, Decree MoHE No. 148/M/KPT/2020 …
0854-8919, E-ISSN: 2503-1023 Nationally Accredited Journal, Decree MoHE No. 148/M/KPT/2020 …
Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Menurut Undang-Undang Pertambangan dan Peraturan Daerah.(Authority to Grant Special Mining …
H Ambarasti - 2023 - repository.untag-sby.ac.id
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana hubungan
kekuasaan (kewenangan), keuangan, dan pendayagunaan sumber daya alam antara …
kekuasaan (kewenangan), keuangan, dan pendayagunaan sumber daya alam antara …
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Perspektif Teori Sistem Hukum
SC Ramdini - Savana: Indonesian Journal of Natural …, 2024 - journal.fhukum.uniku.ac.id
Mahkamah Konstitusi telah memutuskan perkara yang diajukan oleh Gubernur Jawa Timur
dan DPRD Provinsi Jawa Timur dalam perkara Nomor 11/PUU-XIV/2016. Putusan ini …
dan DPRD Provinsi Jawa Timur dalam perkara Nomor 11/PUU-XIV/2016. Putusan ini …
Analisis Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batu Bara Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah
MA Zulfikriyah, AR Sabila, RZ Ramadhani - Humani, 2024 - jurnal.asraindonesia.com
Artikel ini membahas perubahan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan
pertambangan mineral dan batu bara sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang …
pertambangan mineral dan batu bara sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang …
[引用][C] PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH MANULA
PS Zainulla, EH Setyorini - Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional …, 2024