Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara.
Dalam hal fasilitas pelayanan publik, penyandang disabilitas memiliki akses yang sama …

Dalam memenuhi hak asasi manusia harus tiada ketetapan yang melain-lainkan dan
menjarakan seseorang satu bersama seseorang lainnya terlepas apapun kekurangan …

Tourism facilities and accessibility need to be reviewed in an effort to realize accessible
tourism as a fulfillment of the right of persons with disabilities to travel. The KAA Museum is …

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pemerintahan diwujudkan
dengan sebuah sistem yang disebut dengan egovernment atau electronic government. E …

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat aksesibilitas penyandang
disabilitas terhadap fasilitas publik dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat di Kota …

Bureaucratic reform is a government program that must be continuously implemented from
the central to the regional levels. Bureaucratic reform is a process that necessitates change …

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi konsep Negara Kesejahteraan (*
Welfare State*) dalam penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. Metode yang …

Sebagai upaya menjadikan Bandung sebagai kota yang ramah bagi penyandang
disabilitas, maka perlu ditinjau kembali fasilitas dan aksesibilitas bagi wisatawan …

This study aims to determine the accessibility of the Solo Trans batik bus stop reviewed from
the regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia no. 10 of 2012 …

Abstract Dalam mewujudkan Kota Probolinggo yang ramah terhadap kalangan disabilitas,
Pemerintah Kota Probolinggo meluncurkan gerakan PRO-HADI. PRO-HADI memiliki artian …