Eksistensi pertambangan rakyat pasca pemberlakuan perubahan undang-undang tentang pertambangan mineral dan Batubara
Abstract Sejak berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara eksistensi pertambangan rakyat dari aspek perizinan, pengawasan …
Mineral dan Batubara eksistensi pertambangan rakyat dari aspek perizinan, pengawasan …
Mencermati kewenangan daerah untuk melakukan hubungan luar negeri: Batasan kewenangan dan keabsahannya
RDB Suwartono - Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2023 - journal.uii.ac.id
The authority to carry out foreign relations lies on the Central Government. However, the
Regional Government can also establish relations with other regions abroad. This paper …
Regional Government can also establish relations with other regions abroad. This paper …
Systematic Literature Review: Analisis Tren dan Tantangan Dalam Perkembangan Desentralisasi di Indonesia
RA Mulia - Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi, 2022 - journal.unespadang.ac.id
Selain maraknya integrasi nasional, korupsi, dan partai politik, otonomi daerah dan
desentralisasi banyak dibicarakan di negeri ini. Otonomi daerah merupakan proses negara …
desentralisasi banyak dibicarakan di negeri ini. Otonomi daerah merupakan proses negara …
Bagaimana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bertransformasi Menjadi Inovasi Pelayanan Publik?
FN Aziz, F Mubin, RJP Hidayat, A Nurjaman… - PERSPEKTIF, 2021 - ojs.uma.ac.id
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ICT dapat merubah mekanisme
inovasi pelayanan public dan melihat indicator keberhasilanya, dengan studi empiric pada …
inovasi pelayanan public dan melihat indicator keberhasilanya, dengan studi empiric pada …
Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara
MRMF Failaq, F Arelia - Jurnal Studi Kebijakan Publik, 2022 - jurnal.kemendagri.go.id
Abstrak Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Provinsi DKI Jakarta menuju daerah
setingkat Provinsi IKN Nusantara yang tertuang dalam produk hukum Undang-Undang No …
setingkat Provinsi IKN Nusantara yang tertuang dalam produk hukum Undang-Undang No …
[PDF][PDF] The performance of Regency–City DPRDs in the formulation of regional regulations in Indonesia
This study aims to explain and analyze the performance of DPRD in the formulation of
regional regulations to realize people's welfare in Indonesia. The focus of the study is on the …
regional regulations to realize people's welfare in Indonesia. The focus of the study is on the …
[图书][B] Politik Hukum Penanggulangan Wabah (Covid-19) di Indonesia
Hukum penanggulangan wabah penyakit menular di Indonesia belum mendasari pada
prinsip hukum seperti kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, baik dalam …
prinsip hukum seperti kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, baik dalam …
Desentralisasi dan Kapasitas Pemerintah dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia di Indonesia
MN Kapriaji, S Siswidiyanto - Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 2022 - jiap.ub.ac.id
This paper examines relationship between decentralization and human resource
development through the intermediary of government capacity that determines the success …
development through the intermediary of government capacity that determines the success …
Desentralisasi Dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara
MR Nurdin - Lex Renaissance, 2022 - journal.uii.ac.id
Penelitian ini membahas mengenai desentralisasi dan kekhususan pelaksanaan otonomi
daerah otorita ibukota Nusantara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui desentralisasi dan …
daerah otorita ibukota Nusantara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui desentralisasi dan …
Pengelolaan Pajak Reklame: Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
M Hudi - As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, 2022 - ejournal.radenintan.ac.id
Tax is an important thing to be used as a means of carrying out government affairs, one of
which is the advertisement tax. Based on Article 285 paragraph (1) letter a of Law Number …
which is the advertisement tax. Based on Article 285 paragraph (1) letter a of Law Number …