[PDF][PDF] Pengembangan destinasi pariwisata halal pada era otonomi luas di Provinsi Nusa Tenggara Barat
AK Jaelani - Jurnal Khatulistiwa Informatika, 2018 - pdfs.semanticscholar.org
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang lahirnya
pengembangan Pariwisata Halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan kendala yang …
pengembangan Pariwisata Halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan kendala yang …
Reviving the Broad Guidelines of State Policy (GBHN) as the Product of People's Consultative Assembly (MPR) in the Presidential Government System in Indonesia
Y Yusdiyanto - Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 2018 - jurnal.fh.unila.ac.id
The research aims to enlight the overview about the urgent of the Broad Guidelines of State
Policy (GBHN) as the product of the People's Consultative Assembly (MPR) by using the …
Policy (GBHN) as the product of the People's Consultative Assembly (MPR) by using the …
25 Tahun Reformasi: Mengawal Upaya Mewujudkan Supremasi Hukum dan Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia
U Basuki, R Subiyakto - Staatsrecht: Jurnal Hukum …, 2023 - ejournal.uin-suka.ac.id
Reformasi 1998 yang diusung oleh mahasiswa dan masyarakat berhasil menyudahi do
minasi kekuasaan Orde Baru dengan berhentinya Presiden Soeharto. Gerakan yang …
minasi kekuasaan Orde Baru dengan berhentinya Presiden Soeharto. Gerakan yang …
SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR …
AW Loin, RV Neonbeni - SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial …, 2023 - ejournal.45mataram.ac.id
Sistem pemilihan kepala daerah di Negara Republik Indonesia mengalami metamorfosa,
ditandai dengan adanya aturan mengenai mekanisme pemilukada selalu berubah-ubah …
ditandai dengan adanya aturan mengenai mekanisme pemilukada selalu berubah-ubah …
SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA BERDASARKAN PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN
A Khasanofa, SH Absori, AF Azhari - 2021 - eprints.ums.ac.id
Perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia idealnya sesuai dengan konsep
permusyawaratan perwakilan yang sesuai dengan falsafah negara, bukan mengarah …
permusyawaratan perwakilan yang sesuai dengan falsafah negara, bukan mengarah …
[PDF][PDF] Academic Constitutional Drafting
UU Dasar - researchgate.net
ABSTRAK Gagasan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan kontribusi positif terhadap upaya perbaikan sistem …
1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan kontribusi positif terhadap upaya perbaikan sistem …
Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Perpustakaan
MLRRI DI, P MANDALA, NDUA BALI - digilib.uin-suka.ac.id
Permasalahan perturan perundang-undangan di Indonesia adalah inkonsistensi,
disharmoni dan over regulasi. Kualitas peraturan perundang-undangan yang tidak baik …
disharmoni dan over regulasi. Kualitas peraturan perundang-undangan yang tidak baik …
[PDF][PDF] PERSEPSI MAHASISWA/I TERHADAP WACANA AMANDEMEN UUD NRI 1945 (Survei terhadap Mahasiswa STEI ITB Angkatan 2018)
S Hendra Chayadi, M Alamsyah, MI Izzrufi… - Jurnal …, 2021 - researchgate.net
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa/i Sekolah Teknik Elektro dan
Informatika Institut Teknologi Bandung (STEI ITB) angkatan 2018 terhadap wacana …
Informatika Institut Teknologi Bandung (STEI ITB) angkatan 2018 terhadap wacana …
Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Perpustakaan
RTH LEGISLASI, DP RAKYAT, DANDP DAERAH - digilib.uin-suka.ac.id
Perjalanan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam ketatanegaraan dianggap masih
belum mengimbangi dinamika proliferasi legislasi. Penyebabnya adalah fungsi DPD …
belum mengimbangi dinamika proliferasi legislasi. Penyebabnya adalah fungsi DPD …