Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
BA Pamungkas - Jurnal USM Law Review, 2019 - journals.usm.ac.id
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan otonomi desa
pasca penerbitan undang-undang. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh …
pasca penerbitan undang-undang. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh …
Peran penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana disertai dengan mutilasi (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)
KAB Sitepu - 2024 - repository.uisu.ac.id
ABSTRAK PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA DISERTAI DENGAN MUTILASI (Studi di Kepolisian Daerah …
PEMBUNUHAN BERENCANA DISERTAI DENGAN MUTILASI (Studi di Kepolisian Daerah …
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/PID. SUS/2018)
R Ruspian, M Marzuki… - Jurnal Ilmiah …, 2022 - ejournal.steitholabulilmi.ac.id
Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa
kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Tindak pidana …
kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Tindak pidana …
[PDF][PDF] Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penerima Harta Kekayaan Yang Berasal Dari Penjualan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 …
CAOFM LAUNDERING - Jurnal Meta Hukum, 2023 - ejournal.steitholabulilmi.ac.id
Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa
kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Tindak pidana …
kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Tindak pidana …
Gugatan Wanprestasi Atas Putusan Akta Perdamaian Di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 436/Pdt. G/2014/Pn Smg
RK Putra, M Moch Djais - Diponegoro Law Journal, 2016 - ejournal3.undip.ac.id
Akta perdamaian sama dengan putusan hakim (in kracht van gewijsde), Akta Perdamaian
memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga harus dijalankan oleh para pihak, pengajuan …
memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga harus dijalankan oleh para pihak, pengajuan …
Perbandingan Doktrin Fair Use Pada Internet Antara Amerika Serikat Dan Indonesia
D Ratnajati - 2008 - eprints.undip.ac.id
This thesis compares fair use doctrine on the internet between the United States (US) and
Indonesian practices. The first part is the introduction, desribing briefly the back ground …
Indonesian practices. The first part is the introduction, desribing briefly the back ground …
[引用][C] Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pencucian Uang dalam Tindak Pidana Kejahatan Narkotika (Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pid. Sus/2018)
Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa
kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Tindak pidana …
kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Tindak pidana …
Upaya Perlindungan Batik Lasem Oleh Pemerintah Kabupaten Rembang
K Rahayu - 2008 - eprints.undip.ac.id
Batik Lasem merupakan salah satu warisan kebudayaan tradisional rakyat Indonesia yang
dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 10 Ayat (2) UUHC menetapkan bahwa …
dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 10 Ayat (2) UUHC menetapkan bahwa …
PENERAPAAN e-KTP DI KOTA SEMARANG
A Wulandari, US Hardjanto… - Diponegoro Law …, 2013 - ejournal3.undip.ac.id
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penerapan e-KTP di Kota
Semarang. Pertanyaan yang kemudian timbul adalah: Praktek penerapan e-KTP di Kota …
Semarang. Pertanyaan yang kemudian timbul adalah: Praktek penerapan e-KTP di Kota …
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA MATI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA
T Rosmawati - 2023 - repository.uisu.ac.id
ABSTRAK ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA MATI DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA Tita Rosmawati* Penerapan …
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA Tita Rosmawati* Penerapan …