Kedudukan kpk dalam sistem ketatanegaraan pasca diterbitkannya revisi undang-undang kpk
N Asyikin, A Setiawan - Justitia Jurnal Hukum, 2020 - journal.um-surabaya.ac.id
KPK lahir dari kegundahan publik atas kinerja lembaga konvensional yang dinilai tidak
efektif. KPK dalam sistem ketatanegaraan bersifat sebagai lembaga negara independen …
efektif. KPK dalam sistem ketatanegaraan bersifat sebagai lembaga negara independen …
Kewenangan Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak …
A Marbun - Jurnal Perspektif Hukum, 2021 - jurnal.harapan.ac.id
Meskipun penyadapan memberikan pengaruh positif bagi KPK dalam pemberantasan
tindak pidana korupsi, pengaturan dan mekanismenya sebatas melalui peraturan internal …
tindak pidana korupsi, pengaturan dan mekanismenya sebatas melalui peraturan internal …
Changes in Corruption Eradication Commission In Legal Sociology Perspective
J Sriwidodo - Corruptio, 2020 - jurnal.fh.unila.ac.id
Abstract The Corruption Eradication Commission is an independent state institution whose
job it is to carry out the duties and powers of corruption eradication free from any power. The …
job it is to carry out the duties and powers of corruption eradication free from any power. The …
[HTML][HTML] Implikasi yuridis keberadaan dewan pengawas terhadap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyyah
NF Hikmah - 2021 - etheses.uin-malang.ac.id
مستخلص البحث تم إجراء تعديلات على القانون رقم 30 لعام 2002 بشأن هيئة القضاء على الفساد
من قبل السلطة التشريعية، مما أدى إلى احتجاجات عامة مختلفة. أثيرت الاحتجاجات بسبب مراجعة …
من قبل السلطة التشريعية، مما أدى إلى احتجاجات عامة مختلفة. أثيرت الاحتجاجات بسبب مراجعة …
ANALISIS TUGAS DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN NORMA HUKUM PASAL 37B UNDANG-UNDANG NOMOR 19 …
EJA Sihombing, BNPD Sinaga… - Causa: Jurnal Hukum …, 2024 - ejournal.warunayama.org
Abstract Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin …
Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin …
PERSETUJUAN PENYADAPAN OLEH DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (Studi Perbandingan Antara Negara Indonesia dan Negara …
T Tantry - repository.uinjkt.ac.id
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sudut pandang hukum dan realitas
kebermanfaatan tugas dan fungsi pembentukan Dewan Pengawas terhadap sebuah …
kebermanfaatan tugas dan fungsi pembentukan Dewan Pengawas terhadap sebuah …
[PDF][PDF] POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH
I Fita - 2020 - eprints.uinsaizu.ac.id
Politik hukum dalam Islam disebut dengan siya> sah syar'iyyah. Praktik politik hukum
berupa pembuatan hukum baru atau pembentukan lembaga negara baru. Pembentukan …
berupa pembuatan hukum baru atau pembentukan lembaga negara baru. Pembentukan …
[PDF][PDF] PERUBAHAN UU KPK DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
DRJ SRIWIDODO, MH SH, M Kn - osf.io
ABSTRAK Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara independen yang
bertugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang pemberantasan korupsi yang bebas …
bertugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang pemberantasan korupsi yang bebas …
ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan: Nomor: 97/Pid. Prap/2017/PN. Jkt. Sel.)
MDW NIM - Jurnal Fatwa Hukum - jurnal.untan.ac.id
[PDF][PDF] POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI ERA REFORMASI
A Setiawan - POLITIK HUKUM INDONESIA, 2020 - academia.edu
POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI ERA REFORMASI
Page 12 1 POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI ERA …
Page 12 1 POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI ERA …