MENDORONG OPTIMALISASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TERINTEGRASI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BIDANG …
A Sulastri - 2023 - repository.stialan.ac.id
Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah belum optimalnya tata kelola
pemerintahan yang terintegrasi dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) …
pemerintahan yang terintegrasi dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) …
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging
H Hasrul, A Yunus, H Baharuddin - Journal of Lex Generalis (JLG), 2021 - pasca-umi.ac.id
Tujuan penelitian menganalisis tindak pidana dibidang kehutanan diatur dan dirumuskan
dalam pasal 50 dan pasal 78 Undang-undang No. 41 tahun 1999, namun mengenai definisi …
dalam pasal 50 dan pasal 78 Undang-undang No. 41 tahun 1999, namun mengenai definisi …
REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUTAN YANG BERBASIS LOCAL WISDOM DALAM MENCAPAI KEADILAN EKOLOGIS
B Handitya - 2022 - repository.unissula.ac.id
Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pembangunan
bangsa dan negara karena memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran …
bangsa dan negara karena memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran …
REVITALISASI KETENTUAN TINDAK PIDANA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
B Handitya, KK Rufaida - Masalah-Masalah Hukum - ejournal.undip.ac.id
Hutan merupakan kekayaan alam yang mempunyai fungsi menjaga suhu bumi agar tetap
stabil. Keadaan hutan saat ini sangat memprihatinkan dengan adanya pembalakan hutan …
stabil. Keadaan hutan saat ini sangat memprihatinkan dengan adanya pembalakan hutan …
[PDF][PDF] V. SIMPULAN DAN SARAN
A Simpulan - FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN … - repository.stialan.ac.id
95 BAB V SIMPULAN DAN SARAN A. SIMPULAN Dari hasil penelitian ini dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut: 1. Ketidakoptimalan Page 1 95 BAB V SIMPULAN DAN SARAN A …
kesimpulan sebagai berikut: 1. Ketidakoptimalan Page 1 95 BAB V SIMPULAN DAN SARAN A …